Posthing.id – Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) nasional tercatat sebesar 54,8 dan masuk kategori rendah berdasarkan kajian Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) 2025. Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat budaya baca dan meningkatkan kecakapan literasi masyarakat.
Selain TKM, kajian tersebut mencatat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) nasional sebesar 52,43. Data ini menunjukkan bahwa penguatan literasi tidak cukup dilakukan dengan menyediakan buku, tetapi juga membutuhkan layanan perpustakaan yang berkualitas, mudah diakses, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Adin Bondar, menegaskan bahwa akreditasi perpustakaan harus menjadi instrumen untuk memastikan kualitas layanan dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Asesmen dan Visitasi Akreditasi Perpustakaan Daerah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026).
Menurut Adin, perpustakaan harus mampu berkembang menjadi pusat pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, keberhasilan perpustakaan tidak cukup diukur dari kelengkapan sarana, koleksi buku, maupun tata kelola, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Penguatan budaya baca tidak cukup hanya dengan menambah koleksi buku. Kita perlu memastikan bahan bacaan dimanfaatkan, layanan perpustakaan mudah diakses, dan kegiatan literasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan perpustakaan seharusnya tercermin dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan kegiatan pembelajaran yang berkelanjutan.
Penguatan Literasi Perlu Kolaborasi
Adin menjelaskan, penguatan budaya baca merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Upaya tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan bacaan bermutu, peningkatan kompetensi tenaga perpustakaan, pengembangan layanan, hingga perluasan kerja sama dengan berbagai pihak.
Keterlibatan keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan masyarakat juga dinilai penting untuk membangun kebiasaan membaca sepanjang hayat.
Dengan pendekatan tersebut, perpustakaan diharapkan menjadi ruang publik yang inklusif. Tidak hanya sebagai tempat membaca, perpustakaan juga perlu menyediakan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, mengembangkan kreativitas, meningkatkan keterampilan, dan menemukan solusi atas persoalan sehari-hari.
Adin menegaskan, akreditasi harus menjadi bagian dari proses transformasi perpustakaan agar mampu memberikan layanan yang semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Perpustakaan harus terus bertransformasi, tidak hanya menyediakan bahan bacaan, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran, pengembangan kecakapan literasi, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Pemkab Samosir Siapkan Pembenahan Perpustakaan
Senada dengan Perpusnas, Bupati Samosir Vandiko Timoteus Gultom menilai akreditasi menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan.
Menurut Vandiko, akreditasi bukan sekadar proses administratif untuk memperoleh sertifikat, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin mutu layanan dan standardisasi pengelolaan perpustakaan.
“Akreditasi perpustakaan sejatinya bukan sekadar proses kegiatan administratif atau penilaian formal untuk mendapatkan selembar sertifikat,” ujarnya.
Ia mengakui, Perpustakaan Daerah Kabupaten Samosir masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama terkait sarana dan prasarana serta pelayanan kepada pemustaka.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Samosir berkomitmen melakukan pembenahan, menghadirkan inovasi, dan memperluas akses layanan perpustakaan kepada masyarakat.
Salah satu upaya yang didorong adalah pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial agar keberadaannya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk dalam meningkatkan keterampilan dan mendukung aktivitas produktif.
Vandiko berharap hasil evaluasi dan rekomendasi tim asesor Perpusnas dapat menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan yang terarah.
“Masukan tersebut tentu akan menjadi peta jalan atau rencana aksi bagi kami untuk meningkatkan standar pelayanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP),” jelasnya.
Melalui asesmen dan visitasi akreditasi tersebut, Perpusnas bersama Pemerintah Kabupaten Samosir berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan sesuai standar nasional.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan budaya baca serta kecakapan literasi dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
